Evaluasi Kebijakan Publik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.   Tinjauan Teori

1.   Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik berasal dari terjemahan public policy, berikut kami akan jelas apa yang dimaksud public dan policy. Islamy (1996:1.7) menerjemahkan kata public kedalam bahasa Indonesia sangat susah misalnya diartikan masyarakat, rakyat, umum dan negara.  Namun kebanyakan penulis buku menerjemahkannya sebagai “publik” saja seperti terjemahan Public Policy yaitu kebijakan publik.  Kata public mempunyai dimensi arti yang agak banyak, secara sosiologi kita tidak boleh menyamakannya dengan masyarakat.  Perbedaan pengertiannya adalah masyarakat di artikan sebagai sistem antar hubungan sosial dimana manusia hidup dan tinggal bersama-sama.  Di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat dan membatasi kehidupan anggota-angotanya.  Dilain pihak publik diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama. Tidak ada norma/nilai yang mengikat/membatasi perilaku public sebagaimana halnya pada masyarakat, karena public sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya (indentifikasinya) secara jelas.  Satu yang menonjol adalah mereka mempunyai perhatian atau minat yang sama (Islamy, 1996:1.6).

Sedangkan Kebijakan yang dimaksud disepadankan dengan kata policy  yang dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues). Winarno (2008 : 16) dan Wahab (2010:1-2) sepakat bahwa istilah ‘kebijakan’ ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Bagi para policy makers (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan.

Menurut Rakhmat (2009 : 127), bahwa secara konseptual, kata policy diartikan dan diterjamahkan menjadi istilah kabijakan atau kabijaksanaan, karena memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah dalam suatu pemerintahan. Menurut Said dalam Rakhmat (2009 : 127) perbedaan makna antara konsep kebijakan dan kebijaksanaan tidak menjadi persoalan selama kedua istilah diartikan sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan ditujukan kapada masyarakat atau kepentingan publik.

Banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (policy). Setiap definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula. Seorang penulis mengatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it).

Konsep public policy dapat dipelajari secara sistematik pertama kali digambarkan oleh John Dewey di dalam bukunya Logic: The Theory of Inquiry, Dewey memberikan perhatian terhadap sifat eksprimen dari cara mengukur kebijaksanaan (policy). Digambarkan pula bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari alternatif-alternatif dan bagaimana mengamati akibat-akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat (Thoha, 2008:104).

Mac Rae dan Wilde dalam Islamy (1996:1.7) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah orang.  Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan pemerintah dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang.

 Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Friedrich (Thoha, 2008:107) menyatakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pengertian-pengertian policy seperti dikutipkan di atas kiranya dapat dipergunakan sebagai dasar pemahaman dari public policy. Tetapi sehubungan dengan pernyataan Heinz Eulau dan Kennth Prewitt di atas, bahwa policy dilakukan baik oleh pemerintah maupun yang melaksanakan dengan menekankankan adanya perilaku yang konsisten dan berulang.  Maka Thomas R. Dey meragukan hal semacam itu.  Menurut Dey (Thoha, 2008:107) pemerintah acap kali melakukan hal-hal yang tidak konsisten dan tidak berulang.

Now  certainly it would be a wonderful theng if government avtivities were characterized by “consistency and repetitiveness”, but it is doubtful that we would ever find “public policy” in government if we insist on these criteria.  Much of what government does is inconsistent and nonrepetitive”.

Adapun public policy menurut David Easton dalam Thoha (2008:107) sebagai berikut:

“the authoritative allocation of value for the whole society-but it turns out that only the government can authoritatively act on the ‘wholw’ society, and everything the government choose to do or not to do results in the allocation of values”.

 

Menurut Thomas R. Dye bahwa public policy adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (whatever government choose to do or not to do). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari public policy tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Thoha, 2008:107).

Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Jadi, definisi ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dan keputusan (decision)-pemilihan salah satu di antara berbagai alternatif kebijakan yang tersedia.

Winarno (2008:16) mengingatkan bahwa berkenaan dengan definisi kebijakan ini, dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.

Winarno menganggap definisi dari Anderson yang mirip dengan definisi Friedrich sebagai yang lebih tepat. Jadi, definisi ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dan keputusan (decision), pemilihan salah satu di antara berbagai alternatif kebijakan yang tersedia.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyeston sebagaimana yang dikutip oleh Winarno (2008:17). Eyeston mengatakan bahwa ‘secara luas’ kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Jones. Definisi Jones tentang kebijakan publik tersebut oleh  Wahab (2010:4) digunakan untuk memberikan definisi kebijaksanan negara. Konsep yang ditawarkan ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

 Wahab (2010:4) mengajukan definisi dari W.I Jenkis yang merumuskan kebijaksanaan publik sebagai “a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in prinsciple, be within the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Pendapat yang lain dikemukakan Chief J.O Udoji dalam Wahab (2010:5). Udoji mendefinisikan kebijakan publik “an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Definisi kebijakan yang oleh Wahab (2010:5) dan Winarno (2008:20) dianggap lebih tepat dibanding definisi lainnya adalah yang dikemukakan James Anderson yang diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan ini, aktor-aktor bukan pemerintah (swasta) tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik.

Berdasarkan pembahasan di atas, kami ingin merumuskan definisi kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik, melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan-tindakan. Kata ‘publik’ dapat berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti negara –sistem politik serta administrasi. Sementara ‘pemerintah’ adalah orang atau sekelompok orang yang diberi amanat oleh seluruh anggota suatu sistem politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem –bisa RT, RW, desa, kabupaten, provinsi, negara hingga supra negara (ASEAN, EU) dan dunia (WTO, PBB).

Para ilmuwan politik yang pada masa lampau umumnya berminat terhadap proses-proses politik seperti proses legislatif, proses pemilu dan unsur-unsur sistem politik seperti kelompok kepentingan atau pendapat umum, dewasa ini telah semakin meningkatkan perhatian mereka terhadap studi kebijakan publik. Studi kebijakan publik merupakan suatu studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Kecenderungan para ilmuwan politik semakin menaruh minat yang besar terhadap studi kebijakan publik telah dinyatakan Thomas Dye (1978) sebagaimana dikutip  Wahab (2010:11-12) sebagai berikut:

“Studi ini mencakup upaya menggambarkan isi kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat dari berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Fenomena kecenderungan meningkatnya minat ilmuwan politik terhadap kebijakan publik dapat kita lihat dari semakin banyaknya studi mengenai kebijakan publik dalam bentuk penelitian-penelitian berkala maupun literatur-literatur yang membahas kebijakan publik secara khusus.

Jika kebijakan publik dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka menurut Winarno (2008:24), minat untuk mengkaji kebijakan publik telah berlangsung sejak amat lama, bahkan sejak zaman Plato dan Aristoteles, walaupun saat itu studi mengenai kebijakan publik masih terfokus pada lembaga-lembaga negara saja. Ilmu politik tradisional lebih menekankan pada studi-studi kelembagaan dan pembenaran filosofis terhadap tindakan-tindakan pemerintah, namun kurang menaruh perhatian pada hubungan antara lembaga tersebut dengan kebijakan-kebijakan publik. Baru setelah itu perhatian para ilmuwan politik mulai beranjak pada masalah-masalah proses-proses dan tingkah laku yang berkaitan dengan pemerintahan dan aktor-aktor politik. Sejak adanya perubahan orientasi ini, maka ilmu politik mulai dianggap memberi perhatian pada masalah-masalah pembuatan keputusan secara kolektif atau perumusan kebijakan.

Kebijakan publik semakin relevan untuk dikaji karena persoalan-persoalan aktual yang muncul dari berbagai kebijakan atau program pemerintah. Pertanyaan atau persolan-persoalan aktual tersebut misalnya: Apakah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu kesejahteraan masyarakat miskin, dari adanya dampak kenaikan harga BBM? Apakah sebenarnya isi atau muatan kebijakan penanaman modal asing? Siapakah yang diuntungkan dan siapakah yang dirugikan dengan program kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga pupuk, dsb.?

Persoalan-persoalan tersebut di atas merupakan persoalan atau pertanyaan penelitian kebijakan dan sekaligus menunjukkan kenapa kebijakan publik perlu dipelajari. Ada tiga alasan mengapa kebijakan publik penting/urgen dan perlu dipelajari. Wahab dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menjelaskan ketiga alasan itu, alasan ilmiah (scientific reason), alasan profesional (professional reason), dan alasan politis (political reason).

Alasan pertama adalah alasan ilmiah. Dari sudut ini, maka kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses-proses perkembangannya dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan menambah pengertian tentang sistem politik dan masyarakat secara umum. Dalam konteks seperti ini, maka kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent variable).

Jika kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Misalnya, bagaimana kebijakan dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan (power) antara kelompok-kelompok penekan dan lembaga-lembaga pemerintah? Bagaimana urbanisasi dan pendapatan nasional membantu dalam menentukan atau mempengaruhi isi atau muatan kebijakan? Sebagai variabel bebas, dapat dipertanyakan bagaimana kebijakan mempengaruhi dukungan bagi sistem politik atau pilihan-pilihan kebijakan masa depan? Pengaruh apa yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan sosial masyarakat? Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan? Dengan demikian kebijakan publik dipandang sebagai variabel bebas bila fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan terhadap sistem politik dan lingkungan.

Alasan kedua adalah alasan profesional: studi kebijakan dimaksudkan untuk menghimpun pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Dalam hal ini Don K. Price (1964) membuat perbedaan antara tingkatan ilmiah (the scientific estate) yang berusaha menetapkan pengetahuan dan tingkatan profesional (the professional estate) yang berusaha menerapkan pengetahuan ilmiah kepada penyelesaian masalah-masalah sosial praktis. Beberapa ilmuwan politik setuju bahwa seorang ilmuwan dapat membantu menentukan tujuan-tujuan kebijakan publik, namun beberapa yang lain tidak sependapat.

James E. Anderson termasuk yang mendukung profesionalitas (bukan hanya saintifik). Menurutnya, jika kita mengetahui sesuatu tentang fakta-fakta yang membantu dalam membentuk kebijakan publik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, jika kita tahu bagaimana individu, kelompok atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri. Oleh karenanya menurut Anderson adalah sesuatu yang sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah maupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan-persoalan dengan baik. Tentunya pengetahuan yang didasarkan pada fakta adalah prasyarat untuk menentukan dan menghadapi masalah-masalah masyarakat.

Alasan ketiga adalah alasan politik: mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.  Sebagaimana telah diuraikan di atas beberapa ilmuwan politik cenderung pada pilihan bahwa studi kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk memastikan apakah pemerintah mengambil kebijakan yang pantas untuk mencapai tujuan-tujuan yang tepat. Mereka menolak pendapat bahwa analis kebijakan harus bebas nilai. Bagi mereka ilmuwan politik tidak dapat berdiam diri atau tidak berbuat apa-apa mengenai masalah-masalah politik. Mereka ingin memperbaiki kualitas kebijakan politik dalam cara-cara menurut yang mereka sangat diperlukan, meskipun dalam masyarakat seringkali terdapat perbedaan substansial mengenai kebijakan apa yang disebut ‘benar’ dan ‘tepat’ itu.

Dalam literatur ilmu politik terdapat banyak batasan atau definisi mengenai kebijakan politik yang masing-masing memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Faktor lain yang menyebabkan para ahli berbeda dalam memberikan definisi kebijakan publik ini menurut Winarno (2008:16) karena perbedaan pendekatan dan model apakah kebijakan publik dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan.

Sementara itu, Santosa (1993:4-5) dengan meng- komparasikan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengumpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori.

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua menurut Amir Santosa berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk faham kategori atau kelompok ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang dapat diramalkan.

Para ahli yang termasuk ke dalam kubu ini yang pertama melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kelompok atau kubu ini, kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksanan kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan kubu yang kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu atau kelompok kedua ini diwakili oleh Presman dan Widavsky yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang dapat diramalkan. Dari berbagai definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan para ahli, pandangan yang dikemukakan James Anderson dianggap cukup tepat. Dengan mengikuti pandangan Anderson, kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan dengan hal ini, aktor-aktor bukan pemerintah/swasta tentunya dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik.

David Esaton  menyatakan ciri kebijakan publik yang utama yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para raja/ratu dan lain sebagainya.  Mereka inilah yang menurut Easton merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu.

Berdasarkan penyataan di atas maka implikasinya adalah: (1) kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sisem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan; (2) kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak hanya berupa keputusan untuk membuat undang-undang, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya; (3) Kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau menggalakkan program perumahan rakyat dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut. (4) kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan. Sudah barang tentu tiadanya bentuk campur tangan/keterlibatan pemerintah dapat membawa dampak tertentu bagi seluruh atau sebagian warga.

Para ahli memberikan padangan masing-masing mengenai jenis kebijakan. James Anderson. Misalnya, menyampaikan kategori tentang kebijakan publik tersebut sebagai berikut: (1) Kebijakan substansif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. (2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif. Kebijakan distributis menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. (3) Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijkan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.  (4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods). Kebijakan public goods adalah kebijakan yangbertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

 Nugroho (2004:54-57) membagi jenis-jenis kebijakan publik berdasarkan 3 kategori. Pembagian jenis kebijakan publik kategori pertama berdasarkan pada makna dari kebijakan publik. Berdasarkan maknanya, maka kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kebijakan publik berdasar makna kebijakan publik dengan demikian terdiri dua jenis, yakni: kebijakan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan kebijakan atau hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.  Kedua, pembagian jenis kebijakan publik yang didasarkan pada lembaga pembuat kebijakan publik tersebut. Pembagian menurut kategori ini menghasilkan tiga jenis kebijakan publik. Kesatu, kebijakan publik yang dibuat oleh legislatif. Kebijakan publik ini disebut pula sebagai kebijakan publik tertinggi. Hal ini mendasarkan teori Politica yang diajarkan oleh Montesquieu pada abad pencerahan di Perancis abad 7.

Demokrasi adalah sebuah suasana dimana seorang penguasa dipilih bukan atas dasar kelahiran atau kekerasan, namun atas dasar sebuah kontrak yang dibuat bersama melalui mekanisme pemilihan umum baik langsung atau tidak langsung dan siapa pun yang berkuasa harus membuat kontrak sosial dengan rakyatnya. Kebijakan publik adalah kontrak sosial itu sendiri.

Kedua kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dengan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun mencerminkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerjasama kedua lembaga ini adalah undang-undang di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat daerah untuk hal-hal tertentu yang bersifat sementara sampai UU-nya dibuat. Bahkan di Indonesia yang mengesahkan UU adalah Presiden. UU sendiri disahkan setelah ada persetujuan dari legislatif dan eksekutif. Dalam hal setelah persetujuan setelah 30 hari eksekutif tidak segera mengesahkan, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, maka Rancangan UU tersebut dianggap sah dengan sendirinya. Di sini tampak bahwa keluaran legislatif relatif lebih tinggi daripada eksekutif.

Ketiga, kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat legislatif, karena dengan semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan kehidupan bersama sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan publik pelaksanaan yang berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik di atasnya. Di Indonesia ragam kebijakan publik yang ditangani eksekutif bertingkat sebagi berikut: (1) Peraturan Pemerintah, (2) Keputusan Presiden (keppres), (3) Keputusan Menteri (Kepmen) atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen, (4) dan seterusnya, misalanya Instruksi Menteri.

Sedangkan di tingkat daerah terdapat: (1) Keputusan Gubernur dan bertingkat keputusan Dinas-Dinas di bawahnya, (2) Keputusan Bupati, (3) Keputusan walikota dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya. Pembagian jenis kebijakan publik kategori ketiga didasarkan pada karakter dari kebijakan publik yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik tertulis formal. Di sini kebijakan publik dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, regulasi versus de-regulatif, atau restriktif versus non restriktif; dan kedua, alokatif versus distributif atau redistributif Kebijakan publik jenis pertama adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan. Sebagian besar kebijakan publik berkenaan dengan hal-hal yang regulatif/ restsruktif dan regulative non restruktif.

Kebijakan publik jenis kedua, kebijakan alokatif dan distributif. Kebijakan kedua ini biasanya berupa kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keluaran publik. Richard A. Musgrave dan Peggi Musgrave (1973), pakar keuangan publik mengemukakan bahwa fungsi dari kebijakan keuangan publik adalah fungsi alokasi yang bertujuan mengalokasiakan barang-barang publik dan mekanisme pasar, fungsi distribusi yang berkenaan dengan pemerataan kesejahteraan termasuk di dalamnya perpajakan, fungsi stabilisasi yang berkenaan dengan peran penyeimbang dari kegiatan alokasi dan distribusi tersebut, dan fungsi koordinasi anggaran yang berkenaan dengan koordinasi anggaran secara horizontal dan vertikal.

Kategori lain, secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi: (1) kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan sebagainya; (2) kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen; (3) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa reformasi, kebijakan masa Orde Baru ( Subarsono, 2005).

Selanjutnya  menurut Young dan Quinn sebagaimana dikutip oleh Suharto (2006 : 44)   mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum ,politis dan finansial untuk melakukannya.

Dunn ( 2003 : 109-110) mengemukakan bahwa kebijakan publik (publik policy) adalah rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan keputusan untuk sudah berbuat), yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang lsu (isue areas) yaitu serangkaian tindakan pemerintah yang aktual ataupun yang potensial mengandung konflik diatara tujuan-tujuan yang ada dalam masyarakat. Sementara Jenkins yang dikutip oleh Wahab (2008 : 4) mengatakan kebijakan publik adaiah :

 “ Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih, beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor “

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli kebijakan publik tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Kebijakan publik yaitu suatu agenda kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah yang merupakan tanggapan (responsiveness) terhadap lingkungan atau masalah publik. Sementara itu Tjokroamidjojo dan Mustopadididjaya, (1996 : 98)  menjelaskan bahwa untuk mampu menyelenggarakan seluruh siklus kebijakan berupa formulasi, implementasi dan evaluasi serta penilaian hasil­-hasil pelaksanaan berbagai kebijakan, maka dalam pembangunan suatu sistem administrasi diperlukan peningkatan kemampuan dalam formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan.  Selanjutnya Gerald Caiden dalam Thoha, (2008 :116) mengatakan bahwa, ruang Iingkup studi kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu : 1) Adanya  partisipasi masyarakat (Public Participation), 2) Adanya kerangka kerja kebijakan (Policy Framework), 3) Adanya strategi-strategi kebijakan (Policy Strategies), 4) Adanya kejelasan tentang kepentingan (Public Interest), 5) Adanya pelembagaan Lebih Lanjut dari Kemampuan Public Policy, 6) Adanya isi kebijakan dan Evaluasinya.

Lebih lanjut Said yang dikutip oleh Rakhmat (2009 : 129) berpandangan bahwa, terdapat beberapa isi dan sebuah kebijakan yaitu :

  1. Adanya tujuan (goals) tertentu yang hendak dicapai
  2.  Rencana (plans) yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapai tujuan
  3. Program (programs); cara yang disahkan untuk mencapai tujuan
  4. Keputusan atau pilihan ( decition or choises) ; tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan , mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
  5. Dampak (Impack), yaitu efek atau dampak yang ditimbulkan dari suatu program dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan Anderson sebagaimana dikutip oleh Kadji (2008 : 14) dan Rakhmat (2009 : 133), mengatakan bahwa proses kebijakan publik meliputi lima tahap yaitu : 1) Perumusan masalah (problem formulation), 2) Perumusan kebijakan (policy formulation), 3) Penentuan kebijakan (policy adoption) 4) Pelaksanaan kebijakan (policy implementation), 5) Penilaian kebijakan (policy evaluation).

Sedangkan Menurut Dunn (2003 : 22) bahwa, proses pembuatan kebijakan publik mencakup antara lain : 1) Penyusunan agenda kebijakan, 2) Formulasi kebijakan, 3) Adopsi kebijakan, 4) lmplementasi kebijakan ,dan 5) Penilaian kebijakan. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli kebijakan publik tersebut diatas , maka secara sederhana dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah suatu hukum yang mengatur arah dan kebijakan dari suatu pemimpin dalam pemerintahan yang disusun dan disepakati oleh masyarakat dan para pejabat yang berwenang yang diwujudkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, termasuk peraturan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana yang dikutip Subarsono menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

  1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
  2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
  3. Pembuatan kebijakan (decition making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
  4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
  5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

2.   Evaluasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasamya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sabelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau  tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.  Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

1)  Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Dane (Wibawa, 1994) menyebutkan ada dua tipe evaluasi yaitu:

  1. Sumative evaluation, adalah penilaian dampak dari suatu program, disebut juga dengan evaluasi dampak (out come evaluation)
  2. Formative evaluation, adalah penilaian terhadap proses dari program, disebut pula evaluasi proses.

Putra (2003:100-101) mengemukakan tiga macam evaluasi kebijakan publik, yaitu: (1) evaluasi administratif, yaitu evaluasi yang dilakukan di dalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi.  Sorotan dari evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kebijakan publik dan aspek finansial; (2) evaluasi yudisial; yaitu evaluasi yang berkaitan dengan objek-objek hukum.  Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang sedang dievaluasi tersebut; (3) evaluasi politik, yaitu evaluasi yang menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari suatu kebijakan.

Anderson dalam Winarno (2008:227) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masig tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.  Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu.  Tipe ketiga adalah tipe evaluasi sistematis.

Pendapat Anderson tersebut dapat dijelaskan yaitu Tipe evaluasi pertama, Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebilakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek.  Pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. Dengan demikian, suatu program kesejahtaraan misalnya, oleh suatu kelompok tertentu mungkin akan dipandang sebagai program yang sangat sosialistis, terlepas dari pertimbangan apa dampaknya yang sebenarnya. Oleh karena itu, program seperti ini tidak diharapkan untuk dilaksanakan tanpa melihat dampak yang sebenarnya dari program tersebut. Atau contoh yang lain misalnya, penjualan saham perusahaan-perusahaan pemerintah (BUMN) akan dipandang sebagai proses kapitalisasi dan dianggap akan mengancam kepentingan rakyat. Demikian juga misalnya menyangkut kompensasi yang diberikan kepada pengangguran mungkin dianggap “buruk” karena evaluator “mengetahui banyak orang” yang tidak layak menerima keuntungan-keuntungan seperti itu. Pandangan-pandangan seperti ini muncul karena setiap orang dalam melihat persoalan-persoalan tadi menggunakan cara pandang yang berbeda. Sebagaimana telah kita singgung pada bab terdahulu di mana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan individu akan memengaruhi keseluruhan proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama.

Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut:  Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosodur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau progam-program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.  Namun demikian, evaluasi dengan mangggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungannya untuk manghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.

Tipe evaluasi kebijakan ketiga  adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan pubik.  Evaluasi sistematis melihat sacara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang dia dapat? Siapa yang menerima keuntungan dan progam kebijakan yang telah dijalankan? Dengan mendasarkan pada tipe-tipa pertanyaan evaluatif seperti ini, maka konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum.  Penemuan-penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan program-program sekarang dan membantu dalam merencanakan kebijakan-kebijakan dan program-program lain di masa depan.

Namun demikian, suatu evaluasi tidak selamanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Bisa juga evaluasi dilakukan untuk tujuan-tujuan buruk.  Dalam hal ini Carol Weiss mengatakan bahwa para pembuat keputusan program melakukan evaluasi  untuk menunda keputusan; untuk membenarkan dan mengesahkan keputusan-keputusan yang sudah dibuat; unluk membebaskan diri dari kontronversi tentang tujuan-tujuan masa depan dangan mengelakkan tanggungjawab; mempertahankan program dalam pandangan pemilihnya, pemberi dana, atau masyarakat; serta untuk memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan dengan ritual evaluasi. Selain itu, evaluasi dapat digunakan untuk meraih tujuan-tujuan politik tertentu, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh partai oposisi dalam suatu pemerintahan biasanya seringkali digunakan untuk menjatuhkan partai yang berkuasa. Oleh karena itu, motivasi seorang evaluator dalam melakukan evaluasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni motivasi untuk melayani kepentingan publik dan motivasi untuk melayani kepentingan pribadi. Bila seorang evaluator mempunyai motivasi pelayanan publik, maka evaluasi digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, yakni dalam rangka membenahi kualitas kebijakan publik. Namun bila para evaluator lebih mengedepankan melayani kepentingan sendiri, maka evaluasi kebijakan yang dijalankan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik.

2)   Fungsi Evaluasi

Fungsi Evaluasi kebijakan publik menurut  Nugroho (2011:463) memiliki empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting.  Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. (1) Eksplanasi, evaluator dapat mengindetifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output  benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan; (4) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi Kinerja kebijakan diakukan untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan.  Hasil yang dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka pendek atau output, jangka panjang atau outcome.  Evaluasi kinerja kebijakan dengan melakukan penilaian komprehensif terahadap:

  1. Pengcapain target (output)
  2. Pencapai tujuan kebijakan (outcome)
  3. Kesenjangan (gap) antar target dan tujuan dengan pencapaian
  4. Perbandingan (benchmarking) dengan kebijakan yang sama di tempat lain yang berhasil.
  5. Indentifikasi faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan sehingga menyebabkan kesenjangan, dan memberikan rekomendasi untuk menanggulangi kesenjangan.

Fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Putra (2003:93) ada tiga hal pokok, yaitu : (1) memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan; (2) untuk menilai kepasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi; dan (3) untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segi metodologinya.  Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan secara keseluruhan dapat berlangsung secara baik.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2008:227), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda.  Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya? Misalnya, apakah karena terjadi kasalahan dalam merumuskan masalah ataukah karena faktor-faktor yang lain?  Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkait erat dengan tugas yang pertama. Setelah kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kabijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dari sini kita dapat melakukan penilaian apakah program yang dijalankan berhasil ataukah gagal?  Dengan demikian, tugas kedua dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan. Dari kedua hal yang dipaparkan di atas, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan mengenai arti pentingnya evaluasi dalam kebijakan publik. Pengetahuan menyangkut sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan dapat dijadikan pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang.

Untuk memenuhi tugas tersebut, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis, dan rekomendasi.  Spesifikasi merupakan kegiatan yang paling panting di antara kegiatan yang lain dalam evaluasai kebijakan. Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi. Ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria inilah yang akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Pengukuran manyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. Dan akhimya, rekomendasi, yakni penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.

Terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada kegiatan evaluasi kebijakan.  Alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, internal dan eksternal. Yang bersifat internal, antara lain:

  1. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses ataukah sebaliknya.
  2. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak.
  3. Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (guarantee to non-recurrence). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.

Sedangkan alasan yang bersifat eksternal paling tidak untuk dua kepentingan:

  1. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengambil kebijakan kepada publik, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan.
  2. Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Dengan adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran dan penerima, manfaat dapat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih terukur.

3.   Program Hibah Kompetisi (PHK-A2)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional meluncurkan 4 (empat) jenis PHK yang terdiri dari: (1) Program Peningkatan Pengelolaan Program Studi (Program A-1); (2) Program Peningkatan efisiensi Internal (PHK-A2); (3) Program Peningkatan Efisiensi Eksternal (Program A-3); dan (4) Program Pengembangan Unggulan (Program B). Masing-masing jenis program hibah dirancang untuk meningkatkan kinerja Jurusan/Departemen secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Program Hibah Kompetisi secara umum mempunyai tujuan: (1)  Membangun dan meningkatkan kapasitas institusional di perguruan tinggi sehingga dapat mengelola dan menyelenggarakan program akademik secara efisien dan efektif; (2) Membantu perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu program studi yang diselenggarakan; (3) Membantu mengembangkan program unggulan yang dipunyai oleh program studi untuk berkontribusi kepada daya saing bangsa.

Khusus untuk  Program Peningkatan Efisiensi Internal (Program A-2) ditujukan untuk membantu Unit Pengusul untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan program pendidikan, paling tidak untuk program studi yang diajukan. Setelah menjalankan hibah ini diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi internal Unit Pengusul yang ditandai antara lain oleh penurunan rata-rata masa studi lulusan, peningkatan jumlah lulusan, pemanfaatan fasilitas secara optimal.

Pelaksanaan PHK-A2 Jurusan Ilmu Kelautan FIKP Unhas dilaksanakan selama 3 tahun yakni tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009 dengan program seperti di bawah ini:

1)   Peningkatan Kualitas Input (Calon Mahasiswa Baru), yang bertujuan meningkatkan popularitas Jurusan Ilmu Kelautan sehingga sehingga jumlah peminat dan kualitas input (calon mahasiswa baru) meningkat, kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi keberadaan dan potensi yang dimilki Jurusan Ilmu Kelautan UNHAS dengan penyebaran leaflet, spanduk dan pembuatan film dokumenter.

2)   Peningkatan kualitas proses pembelajaran, yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perbaikan kurikulum, peningkatan ketersediaan sarana penunjang utama proses pembelajaran (bahan ajar, penambahan koleksi pustaka (text book dan jurnal), pelaksanaan pelatihan pembelajaran berbasis learning, dan lain lain),  peningkatan kualitas kegiatan PKL dan kegiatan akademik lainnya, peningkatan motivasi staf pengajar dalam meningkatkan mutu penelitian serta pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen, peningkatan pelayanan internal dan eksternal laboratorium, dan peningkatan atmosfir akademik.

3)   Pengembangan Keterampilan Mahasiswa, yang bertujuan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam hal survey laut terpadu, bahasa Inggeris, komputer/teknologi informasi dan kewirausahaan sehingga lulusan mampu bersaing untuk mendapatkan atau menciptakan lapangan kerja.

4)   Pengembangan kompetensi, inovasi dan budaya mutu dosen, dan staf administrasi, yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi, inovasi & budaya mutu dosen, dan staf administrasi dan laboran di jurusan Ilmu Kelautan dengan sasaran akhir adalah meningkatkan kompetensi dosen dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengajaran, serta meningkatkan kompetensi staf administrasif dan laboran untuk memperbaiki kinerja dalam melayani sivitas akademika di jurusan Ilmu Kelautan.

5)   Pengembangan sistem manajemen informasi jurusan, yang bertujuan menyempurnakan Sistem Basis Data Jurusan, membuat situs Jurusan Ilmu Kelautan untuk penyebarluasan informasi jurusan dan upaya merintis sistem pembelajaran elektronik, meningkatkan kapasitas akses internet untuk penelusuran informasi digital berbasis web dan meningkatkan kemampuan staf untuk mengelola sistem informasi.

Pelaksanaan komponen program pada tahun anggaran 2007 seperti pada tabel 1:

Tabel 1 :  Pelaksanaan komponen program tahun anggaran 2007

NO.

Komponen Program

Sasaran

1.

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input (calon mahasiswa baru)

1.1. Desain leaflet

1 Paket

1.2. Pembuatan spanduk

25 Buah

1.3. Film Dokumenter

1 Paket

2.

Peningkatan Kuantitas Proses Pembelajaran

2.1  Magang  staf laboratorium

2 orang

2.2  Pengadaan Teaching Aid 1 Paket
2.3  Lokakarya Pembelajaran Berbasis Learning

1 Paket

2.4  Hibah Pengajaran

2 Mata`kuliah

3.

Pengembangan Keterampilan Mahasiswa

3.1  Magang Dosen untuk Teknik Analisis Data

1 Orang

3.2  Mendatangkan Tenaga Ahli untuk Pelatihan Kewirausahaan

1 Orang

3.3  Pengadaan buku dan software TOEFL

1 Paket

4.

Pengembangan Kompetensi, Inovasi dan Budaya Mutu dosen dan Staf Administrasi

4.1  Magang Staf untuk Pengelolaan Basis data

1 Orang

4.2  Hibah Penelitian

3 Judul

5.

Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Jurusan

3     Unit

5.1  Magang  staf laboratorium

1 Paket

5.2  Pengadaan Teaching Aid

1 Paket

5.3  Lokakarya Pembelajaran Berbasis Learning

1 Paket

5.4  Hibah Pengajaran

1 Paket

          Sumber : Panitia PHK-A2, 2007

 

Pelaksanaan komponen program pada tahun anggaran 2008 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah :

Tabel 2 : Pelaksanaan komponen program pada tahun anggaran 2008

NO.

Komponen Program

Sasaran

1.

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input (calon mahasiswa baru)

-

2.

Peningkatan Kuantitas Proses Pembelajaran

2.1 Peralatan

1 Paket

2.2 Tenaga Ahli

1 M-M

2.3 Koleksi Perpustakaan

31 Exampler

2.4 Lokakarya

1 M-M

2.5 Hibah Pengajaran

3 Grant

3.

Pengembangan Keterampilan Mahasiswa

-

4.

Pengembangan Kompetensi, Inovasi dan Budaya Mutu dosen dan Staf Administrasi

-

4.1 Pelatihan Selam (Seintific Daving)

2 M-M

4.2 Pengembangan Staf

2 Paket

4.3 Hibah Penelitian

2 Grant

5.

Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Jurusan

3 Unit

Sumber : Panitia PHK-A2, 2008

Pelaksanaan komponen program pada tahun anggaran 2009 dapat dilihat pada table 3 dibawah ini:

Tabel 3 : Pelaksanaan komponen program pada tahun anggaran 2009

NO.

Komponen Program

Sasaran

1.

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input (calon mahasiswa baru)

-

2.

Peningkatan Kuantitas Proses Pembelajaran

2.1 Peralatan

1 Paket

2.2 Tenaga Ahli

1 M-M

2.3 Koleksi Perpustakaan

31 Exampler

2.4 Lokakarya

1 M-M

2.5 Hibah Pengajaran

3 Grant

3.

Pengembangan Keterampilan Mahasiswa

-

4.

Pengembangan Kompetensi, Inovasi dan Budaya Mutu dosen dan Staf Administrasi

-

4.1 Pelatihan Selam (Seintific Daving)

2 M-M

4.2 Pengembangan Staf

2 Paket

4.3 Hibah Penelitian

2 Grant

5.

Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Jurusan

3 Unit

Sumber : Panitia PHK-A2, 2009

4.   Model Berpikir

Model berpikir yang kami ajukan pada peniliatian evaluasi  program hibah kompetisi PHK-A2 di Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu kelautan dan Perikanan Unhas, meliputi evaluasi program dengan melihat sejauhmana tingkat  pencapai tujuan kebijakan (outcome).  Seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Model Berpikir Evaluasi PHK-A2

KEBIJAKAN PHK DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS 2007,2008 dan 2009

EVALUASI TINGKAT PENCAPAIAN TUJUAN PROGRAM PHK-A2

Penilian :

Tingkat Pencapaian Tujuan (outcome)

Tujuan Program PHK-A2 (Peningkatan Efisiensi Internal Jurusan)

1.   Penurunan rata-rata masa studi lulusan

  1. Peningkatan jumlah lulusan
  2. Pemanfaatan fasilitas secara optimal.

5.   Pertanyaan Penelitiaan

Dalam penelitian pertanyaan penelitian yang diajukan untuk dilakukan penelitian yaitu :

  1. Bagaimana pencapaian tujuan kebijakan (outcome) ?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s